Spekulasi penunjukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) oleh Presiden Prabowo Subianto menghadirkan dua figur dengan latar belakang finansial yang kontras.
Perbandingan kekayaan calon kuat, Anies Baswedan dan Mahfud MD, yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dinilai “bak bumi dan langit.”
Di satu sisi, Mahfud MD, yang didukung rekam jejak mumpuni sebagai eks Menko Polhukam dan Ketua Mahkamah Konstitusi, tercatat memiliki total kekayaan bersih mencapai Rp 29,5 miliar per 2022.
Angka fantastis ini didominasi oleh kas dan setara kas senilai lebih dari Rp 15,8 miliar serta kepemilikan 15 bidang tanah dan bangunan. Poin paling krusial: Mahfud tercatat bebas dari utang, menunjukkan profil finansial yang sangat solid.
Sebaliknya, Anies Baswedan, yang juga disebut-sebut masuk bursa berkat pengalaman eksekutifnya di DKI Jakarta, melaporkan kekayaan bersih terakhir (per 2023) hanya di kisaran Rp 11,7 miliar. Walau aset kotornya mencapai Rp 18,3 miliar—terutama dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp 14,2 miliar—nilai tersebut tergerus drastis oleh tanggungan utang yang mencapai Rp 6,6 miliar.
Perbedaan struktur kekayaan ini mencerminkan jejak karier dan manajemen finansial yang berbeda antara figur akademisi-hukum senior dan politisi eksekutif.
Disparitas kekayaan ini, terutama terkait beban utang Anies, menjadi fokus perbincangan publik. Dalam konteks jabatan sekelas Menko Polhukam—yang menjadi kunci stabilitas dan penegakan hukum—keterbukaan data LHKPN memainkan peran krusial dalam menguji integritas dan menepis keraguan atas potensi konflik kepentingan atau unjust enrichment.
Keputusan Prabowo kini berada di persimpangan: memilih Mahfud, sosok dengan track record hukum yang tajam dan kondisi finansial yang clean; atau Anies, figur dengan pengalaman politik eksekutif yang luas, meskipun dengan profil finansial yang terbebani.
Pilihan ini tidak hanya menentukan siapa yang mengisi kursi menteri, tetapi juga corak pendekatan pemerintah dalam menakhodai isu keamanan dan hukum nasional ke depan.
