JAKARTA — Dunia maya kembali dihebohkan oleh manuver informasi keliru yang memanfaatkan polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Setelah Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan delapan tersangka terkait tudingan ijazah palsu, termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, suhu politik kembali memanas.
Tak lama setelah penetapan tersangka itu, sebuah klip video menggelinding deras di berbagai kanal media sosial. Video tersebut mengklaim mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, secara eksplisit mendesak Roy Suryo untuk membuktikan kebenaran tuduhannya terhadap Presiden Jokowi.
Narasi yang disebarluaskan bersama klip wawancara Anies oleh jurnalis senior Andy F. Noya itu berbunyi: “Alhamdulillah abah mulai sadar kalau roy Suryo cs memang salah. Anis tak membela Roy Suryo cs. berita viral. Anis Baswedan kini TK memihak Roy Suryo cs dan Roy Suryo cs menuduh hrus bisa membuktikannya.ijazah palsu pak jokowi.” Isu yang dihembuskan adalah seolah-olah Anies menarik dukungan atau menyadari kekeliruan Roy Suryo dalam kasus tersebut.
Hasil penelusuran oleh Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan bahwa narasi yang disematkan pada unggahan tersebut adalah tidak benar, alias hoaks. Klaim bahwa Anies secara langsung menyinggung kasus Roy Suryo dan ijazah palsu Jokowi merupakan distorsi faktual.
Verifikasi mendalam menunjukkan bahwa cuplikan video tersebut merupakan potongan konteks dari wawancara Anies yang tayang di kanal YouTube Metro TV. Tajuk asli video itu terang benderang: “Anies Tegaskan Tidak Korupsi di Formula E.” Jelas, fokus pembicaraan Anies kala itu jauh dari pusaran kasus ijazah yang menjerat Roy Suryo.
Pernyataan Anies yang disitir dalam klip, di mana ia berbicara prinsip bahwa penuduh harus membuktikan tuduhannya, adalah prinsip umum yang ia sampaikan dalam konteks membela diri dari tuduhan korupsi Formula E. Pencopotan konteks (dekontekstualisasi) ini adalah taktik klasik disinformasi yang bertujuan mengadu domba figur publik serta memecah dukungan publik di tengah konstelasi politik yang sensitif.
Pemasangan narasi hoaks ini kian menegaskan kerentanan ruang digital terhadap manipulasi opini. Kasus ijazah, yang sudah memasuki ranah hukum, berulang kali diperalat sebagai amunisi perang siber. Konsistensi informasi keliru semacam ini menunjukkan adanya struktur narasi terencana yang berupaya merusak citra salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa politik berlarut-larut.
