Anies Baswedan kritik keras pemerintah, desak stop janji manis di tengah kemerosotan Rupiah dan lonjakan harga. Rakyat butuh kepastian dan transparansi ekonomi!
ANISPOST, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberikan peringatan keras kepada pemerintah mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang kian mengkhawatirkan. Menurut tokoh nasional ini, Indonesia sedang berada dalam fase ekonomi yang sangat berat akibat hantaman berbagai tantangan serius, baik dari faktor domestik maupun situasi global.
Anies menegaskan, saat ini yang dibutuhkan masyarakat bukan lagi sekadar retorika atau janji manis, melainkan transparansi data ekonomi dan kepastian hukum pasar yang nyata guna memulihkan daya beli masyarakat.
Dalam pernyataan resminya pada Rabu (20/5/2026), Anies Baswedan menyoroti instabilitas ekonomi nasional secara tajam. Ia mengamati secara saksama gejolak yang tengah melanda tanah air dan menyimpulkan bahwa situasi riil di lapangan sedang tidak baik-baik saja.
BACA JUGA: Anies Baswedan Sambangi Cikeas, Silahturahmi Hangat Terjalin di Hari Raya
Indikator utamanya terlihat jelas dari pelemahan nilai tukar rupiah yang merosot tajam, lonjakan harga barang pokok, menyempitnya lapangan pekerjaan, hingga tergerusnya tabungan masyarakat demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Secara mendalam, Anies memaparkan bahwa badai ekonomi ini dipicu oleh akumulasi dua faktor besar yang terjadi secara bersamaan. Dari sisi internal, kebijakan yang dinilai kurang adaptif membuat daya beli rumah tangga melemah secara signifikan.
Sementara dari sisi eksternal, tensi geopolitik yang kian memanas di kawasan Timur Tengah ikut mengacaukan stabilitas pasar energi dan rantai pasok global. Tantangan ini diperparah oleh ancaman krisis iklim ekstrem, yakni fenomena El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan para ilmuwan, yang diproyeksikan bakal menekan sektor pangan dalam waktu dekat.
Dampak dari kombinasi krisis global dan domestik ini tidak lagi menjadi sekadar angka statistik, melainkan beban nyata bagi masyarakat luas. Ketika nilai tukar rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah, biaya impor bahan baku melambung yang memicu inflasi harga kebutuhan pokok di pasar domestik.
Menipisnya tabungan masyarakat yang dibarengi berkurangnya kesempatan kerja menciptakan situasi di mana hajat hidup orang banyak benar-benar terancam. Ketika beberapa ujian berat ini datang bersamaan, beban yang dipikul rakyat kecil menjadi berlipat ganda.
Guna keluar dari situasi pelik ini, Anies Baswedan mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Pertama, pemerintah harus menunjukkan empati yang tinggi dan menghentikan narasi janji-janji manis yang tidak realistis. Kedua, diperlukan transparansi data ekonomi agar pelaku pasar dan masyarakat dapat mengantisipasi situasi dengan tepat.
Ketiga, pemerintah wajib menghadirkan kepastian hukum pasar demi menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli domestik, serta merumuskan bantalan sosial yang efektif untuk menyerap dampak krisis bagi kelompok masyarakat paling rentan.
Sebagai konteks tambahan, merosotnya nilai tukar rupiah yang disinggung dalam kritik tersebut belakangan dipicu oleh sentimen global terhadap kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara barat serta ketidakpastian geopolitik.
Fluktuasi ini berdampak langsung pada biaya produksi industri dalam negeri yang masih bergantung pada bahan baku impor, yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir lewat kenaikan harga eceran.
Di sektor pangan, ancaman iklim El Nino terkuat mengancam ketahanan pangan nasional secara serius. Kegagalan panen di sejumlah daerah sentra produksi berpotensi memicu kelangkaan stok pangan strategis seperti beras dan jagung.
Tanpa adanya intervensi pasokan yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik spekulasi, tekanan inflasi volatile foods (inflasi komponen bergejolak) dapat memperparah penurunan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, stabilitas ekonomi nasional memerlukan sinergi yang kokoh antara kebijakan fiskal dan moneter. Langkah penghematan anggaran belanja negara pada sektor-sektor non-prioritas perlu dialihkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial (social safety net) serta subsidi bersasaran agar daya beli kelas menengah ke bawah tidak jatuh lebih dalam di tengah badai ekonomi global yang belum mereda.
