JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melancarkan kritik pedas terhadap fondasi sistem pendidikan nasional, menyebut strukturnya sudah usang dan ketinggalan zaman. Anies menekankan bahwa pola pikir yang mendasari sistem pendidikan Indonesia masih terjebak di era abad ke-20.
Dalam sebuah diskusi, Anies melontarkan kritik keras, “Kita memiliki anak-anak abad ke-21. Namun, sistem sekolah kita masih beroperasi dengan pola pikir abad ke-20,” ucapnya, menyoroti adanya diskoneksi mendasar antara kebutuhan zaman dan mekanisme pembelajaran.
Menurutnya, kekunoan sistem itu tercermin dari banyak aspek, mulai dari kurikulum yang kaku, metode mengajar guru yang monoton, hingga tata ruang kelas yang tidak adaptif. Seluruh elemen ini dinilai gagal merespons tantangan revolusi industri dan kebutuhan kompetensi global.
Anies menggarisbawahi kegagalan pemerintah saat ini dalam menentukan prioritas perbaikan. Alih-alih menyentuh inti masalah, kebijakan pendidikan justru terlalu sering berfokus pada hal superfisial, yakni terus-menerus “mengotak-atik” buku pelajaran, kurikulum, dan proyek pembangunan.
Ia menegaskan bahwa akar masalah sebenarnya terletak pada kualitas pendidik dan kepemimpinan sekolah. Negara-negara dengan sistem pendidikan maju, hampir selalu memiliki kualitas guru dan kepala sekolah yang sangat baik, bukan karena buku atau kurikulumnya yang selalu berganti.
Untuk memperkuat argumennya, Anies memberikan contoh sederhana. Ia menantang, “Ada enggak yang suka pelajaran karena bukunya? Jarang sekali.” Sebagian besar siswa, katanya, mencintai atau menguasai suatu mata pelajaran justru karena kepemimpinan dan keahlian guru yang mengajarinya.
Anies berpendapat, investasi terbesar seharusnya diarahkan pada kesejahteraan guru. Kualitas seorang guru tidak akan maksimal jika mereka terus terhimpit masalah finansial dan terpaksa mencari penghasilan tambahan. Pendapatan mereka harus cukup agar dapat fokus sepenuhnya pada tugas mendidik.
Kesejahteraan guru yang buruk menciptakan siklus bermasalah. Guru dipaksa mengajar sambil memberikan les privat. Akibatnya, siswa yang tidak ikut les cenderung mendapat nilai kurang baik, sebuah praktik yang menciptakan ketidakadilan akses dalam pendidikan.
Reformasi pendidikan yang sejati, imbuh Anies, harus dilakukan dalam dua kerangka utama: mereformasi sistem sekolah dari pola pikir abad ke-20 ke abad ke-21, dan mengatasi bukan hanya kesenjangan keterampilan (skill gap), tetapi juga kesenjangan imajinasi (imagination gap).
Kritik ini datang dari sosok yang pernah memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014-2016). Meskipun masa jabatannya singkat, Anies sempat meluncurkan sejumlah kebijakan mencolok, menunjukkan bahwa ia sendiri pernah melakukan ‘otak-atik’ sistem di masa lalu.
Pernyataan kritis Anies ini muncul di tengah kancah politik nasional, berfungsi sebagai positioning dirinya sebagai tokoh yang membawa tawaran perubahan fundamental, terutama di sektor pendidikan. Isu ini menjadi salah satu amunisi utamanya untuk membedakan diri dari pemerintahan yang berkuasa.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merespons kritik sejenis dengan meluncurkan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini diklaim bertujuan menyederhanakan materi dan berfokus pada pengembangan karakter, sebuah upaya yang ironisnya juga dianggap Anies sebagai ‘otak-atik’ kurikulum.
