JAKARTA — Sebuah catatan kritis keras dilayangkan terhadap Calon Presiden Anies Baswedan, menjulukinya sebagai figur yang hanya mengedepankan retorika tanpa aksi nyata: No Action Talk Only (NATO). Kritik ini menyoroti diskrepansi antara janji-janji kampanye yang ambisius dengan realisasi kebijakan yang dinilai mandek selama masa kepemimpinannya di Ibu Kota.
Istilah NATO tersebut merujuk pada kesimpulan bahwa narasi Anies seringkali melampaui kemampuan eksekusinya di lapangan. Pernyataan ini menjadi poin sentral dalam analisis politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, memaksa publik untuk mencermati jejak rekam mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Salah satu sorotan tajam tertuju pada inkonsistensi kebijakan reklamasi Teluk Jakarta. Setelah gagal mewujudkan janji kampanye untuk membatalkan proyek yang diteken pendahulunya, Anies justru mengeluarkan izin perluasan reklamasi kawasan Ancol kepada PT Pembangunan Jaya. Tindakan ini dinilai aneh dan kontradiktif dengan narasi yang selama ini diusungnya.
Dari sisi indikator ekonomi, laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta, termasuk angka kemiskinan, menjadi sasaran kritik berikutnya. Data menunjukkan pemulihan perekonomian di Ibu Kota berjalan amat sangat lambat pasca-hantaman pandemi.
Meski diakui bahwa perlambatan indikator ekonomi tersebut dipengaruhi oleh faktor luar biasa, yakni pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian nasional pada 2020, pengamat menyoroti lambannya daya bangkit Jakarta dibandingkan daerah lain.
Di tengah persiapan logistik Pilpres yang mahal, dukungan bagi Anies juga dispekulasikan mengalami kemerosotan. Politisi senior dan pengusaha Jusuf Kalla diyakini tidak akan memberikan sokongan mati-matian sebesar Pilkada 2017, mengingat medan pencapresan yang jauh lebih sulit dan menelan biaya fantastis.
Tantangan logistik dan pendanaan ini, yang diperkirakan bisa menelan biaya hingga Rp8 triliun, bahkan lebih, menjadi tembok tebal yang harus dihadapi Anies. Biaya pencapresan yang masif menunjukkan bahwa pertarungan ini bukan sekadar adu gagasan.
Menjawab kritik terhadap kelemahan material ini, Anies di depan pendukungnya dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023), melontarkan narasi perlawanan.
“Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki,” tegas Anies, seolah menyinggung pertarungan David versus Goliath antara kekuatan uang dan kekuatan rakyat.
Kritik No Action Talk Only ini juga mencakup penilaian terhadap efektivitas birokrasi dan kecepatan realisasi program-program strategis Pemprov DKI. Meskipun gagasannya cemerlang, banyak program unggulan yang macet atau berjalan lambat akibat terbentur prosedur administrasi dan koordinasi yang kurang optimal.
Gegap gempita kritik ini sontak dimanfaatkan oleh kubu lawan politik. Mereka menggunakan narasi NATO sebagai amunisi utama untuk mendiskreditkan Anies, menjadikannya isu publik bahwa Anies hanya piawai merangkai kata-kata tetapi lemah dalam eksekusi.
Namun, tim Anies kerap membela diri dengan menunjuk pada capaian pembangunan infrastruktur seperti Jak Lingko dan keberhasilan penataan kampung. Mereka berargumen, fokus Anies adalah pada perubahan fundamental yang tidak selalu terlihat dalam jangka pendek, dan bahwa kebijakan pro-rakyat seperti KJP Plus sudah berjalan masif.
Pada akhirnya, perdebatan kritis ini menegaskan bahwa Anies tidak akan pernah bisa menjadi sintesa dari gaya kepemimpinan Joko Widodo. Ia akan selalu menjadi figur yang terpisah, dengan segala kekuatan narasi dan kelemahan eksekusi yang ia bawa dalam gelanggang perebutan kursi kepresidenan.
