Anies Baswedan: Konsistensi Narasi Keadilan Sosial dan Perjuangan Demokrasi
JAKARTA — Calon Presiden Anies Baswedan menempatkan narasi Keadilan Sosial, yang termaktub dalam sila kelima Pancasila, sebagai poros utama perjuangannya dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Gagasan tentang keadilan ini, yang ia usung bersama pasangannya, diposisikan sebagai energi utama yang mendorong agenda perubahan.
Dalam berbagai forum dialog dan diskusi, Anies konsisten mengingatkan publik pada cita-cita fundamental berdirinya Republik Indonesia. Tujuan utama negara, menurutnya, adalah menggelar keadilan bagi seluruh rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bukan dibacakan di upacara, melainkan jadi kenyataan keseharian bagi semua,” ujar Anies dalam sebuah acara, menyiratkan bahwa keadilan harus termanifestasi dalam praktik sehari-hari, bukan sekadar retorika seremonial.
Isu keadilan ini bukanlah hal baru dalam pemikiran Anies. Sejak lama, ia telah menyuarakan hal serupa. Dalam artikel opini yang ia tulis di harian Kompas pada 15 Agustus 2011 bertajuk “Janji Kemerdekaan”, ia menekankan bahwa Indonesia didirikan bukan semata-mata untuk menggulung kolonialisme.
Anies melanjutkan, esensi berdirinya negara adalah “menggelar keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.” Pesan serupa juga ia ulang dalam opini lain yang terbit tiga bulan sebelum pemungutan suara Pilpres 2014, berjudul “Memenangkan Indonesia,” menegaskan bahwa kemerdekaan adalah soal kemakmuran dan keadilan.
Narasi keadilan yang diangkat Anies secara implisit menyinggung masalah disparitas sosial dan ekonomi yang kian melebar di Indonesia. Isu ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, hingga peluang kerja menjadi arena kritik yang dihubungkan dengan kegagalan mewujudkan sila kelima secara utuh.
Selain keadilan, Anies juga menyoroti adanya kemunduran kualitas demokrasi (regresi) di banyak negara, termasuk Indonesia. Ia menekankan bahwa untuk menyuguhkan keadilan, demokrasi harus diperkuat dan tidak boleh dimanipulasi, sebab mekanisme demokrasi (seperti pemilu) adalah satu-satunya ruang koreksi bagi kekuasaan.
Anies bahkan membawa isu keadilan ke ranah geopolitik dan kebijakan luar negeri. Ia menawarkan konsep “Kekuatan Cerdas Berbasis Nilai,” yang bertujuan memaksimalkan peran Indonesia di kancah global demi mewujudkan keadilan dan kemajuan, meninggalkan paradigma kebijakan transaksional semata.
Secara politik, pemikiran yang konsisten ini membantu Anies membangun citra sebagai figur yang berpegang teguh pada prinsip, menjadikannya platform yang kuat untuk menarik dukungan dari berbagai spektrum masyarakat yang merindukan perubahan arah kebijakan negara menuju pemerataan dan keadilan.
Rangkaian pemikiran yang tertuang sejak lama ini menunjukkan bahwa bagi Anies Baswedan, upaya memperkuat demokrasi dan menyuguhkan keadilan sosial bukan sekadar slogan kampanye, melainkan landasan filosofis yang telah lama menjadi keyakinan politiknya.
