Bantuan Bencana di Sumatera Ditempeli Stiker Presiden, Pengamat Bandingkan dengan Bansos Era Anies
YOGYAKARTA — Sebuah foto dan video bantuan untuk korban bencana di Sumatera yang ditempeli stiker bergambar Presiden Prabowo Subianto kini beredar luas dan menuai sorotan publik. Fenomena ini memancing reaksi dari berbagai pihak.
Pengamat Politik dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khamim Zarkasih Putro, menegaskan bahwa bantuan negara dilarang memuat logo, simbol, atau wajah pejabat aktif, karena bisa dianggap sebagai kampanye politik terselubung. “Bantuan negara tidak boleh dipolitisasi,” ujarnya.
Menurut Khamim, pada dasarnya bantuan untuk korban bencana harus bersifat netral — berisi paket dasar seperti makanan, air, obat-obatan, dan kebutuhan darurat — serta disalurkan secara adil tanpa membawa embel-embel politik.
Tak hanya soal stiker, dalam pernyataannya ia membandingkan kondisi ini dengan praktik bantuan sosial (bansos) pada era Anies Baswedan saat memimpin Pemerintahan Daerah DKI Jakarta periode 2017–2022. Kala itu, menurut Khamim, program bantuan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, memakai dasar hukum anggaran negara, dan berjalan tanpa kejanggalan penyalahgunaan anggaran.
Meski begitu, Khamim tetap menekankan bahwa pengawasan ketat dan transparansi mutlak diperlukan agar bantuan bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.
Situasi ini pun kembali memicu kritik di media sosial. Banyak warganet menyindir bahwa bantuan dinilai datang “telat” — karena harus “ditempeli stiker presiden” dulu sebelum disalurkan.
Publik pun mempertanyakan: apakah bantuan kemanusiaan kini sudah bercampur dengan kepentingan politik? Dan apakah bantuan untuk korban bencana tetap bisa dianggap netral di tengah situasi seperti ini? Suara seperti itu makin menguat di tengah kesedihan dan krisis akibat bencana yang melanda wilayah — membuat masyarakat berharap agar distribusi bantuan tetap dalam koridor kemanusiaan, bukan politik.
